Kepala BSIP Riau, Dr. Shannora Yuliasari, STP, MP menjadi moderator FGD Advokasi Kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Provinsi Riau. FGD “ Akselerasi Program Peremajaan Sawit Rakyat terhadap Peningkatan Efisiensi Biaya dan Daya Saing Kelapa Sawit Rakyat” diadakan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Kementerian Pertanian di Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada hari Rabu (23/10/2024).

Narasumber FGD dari PSEKP Kementan yang diketuai oleh Dr Adi Setiyanto; Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Dr Syahrial Abdi; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, Dr. Tarbarita Simorangkir; Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XIX Pekanbaru, Dr. Pernando Sinabutar; Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia/APKASINDO (Dr Mulyono), dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat /ASPEKPIR (Setiyono).

 

FGD dimulai dengan pemaparan hasil kajian Akselerasi Program Peremajaan Sawit Rakyat terhadap Peningkatan Efisiensi Biaya dan Daya Saing Kelapa Sawit Rakyat. Sejak tahun 2017 pemerintah melaksanakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dengan sasaran 2,8 juta ha. Namun dalam implementasinya, realisasi program PSR belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Selama periode 2017– 2022, dari total target PSR seluas 845.780 ha, terealisasi hanya 274.276 ha (32,4%). Berbagai kendala dan hambatan pelaksanaan PSR terkait dengan legalitas lahan, faktor sosial ekonomi petani, serta kendala implementasi kebijakan/ regulasi dan teknis di lapangan.

 

Perubahan kebijakan telah dilakukan dengan menyederhanakan persyaratan; namun belum mampu mendorong percepatan realisasi PSR. Diperlukan strategi kebijakan untuk mengakselerasi realisasi PSR dengan mendorong minat petani untuk mengikuti program PSR dan mempercepat layanan dari Pemerintah.

 

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau menyampaikan bahwa PSR Provinsi Riau sejak tahun 2017 telah mencapai 41.352 ha, dengan dana 1,1T melibatkan 17.718 pekebun dan 170 kelembagaan/kelompok meliputi 10 kabupaten/kota.

 

Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan SOP Penerbitan Surat Keterangan Berdasarkan SE No. 2/SE-300.UK.05/III/2023. Hingga saat ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Siak telah memfasilitasi Surat Keterangan untuk 609 bidang dengan luas 7.830 ha lahan petani, yang termasuk dalam 24 kelembagaan pekebun petani sawit rakyat.

 

Kepala BPKHTL Wilayah XIX Pekanbaru menyampaikan dukungan untuk program akselerasi melalui penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara dilakukan dengan penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan.

Dalam FGD muncul gagasan untuk mempercepat program PSR dengan pendampingan, mulai tanam hingga panen, pendampingan GAP budidaya yang baik. Termasuk menjadikan sawit sebagai komoditas strategis nasional karena sawit merupakan komoditas pangan dan energi, penetapan PSR menjadi peremajaan sawit nasional, penetapan status kawasan dan legalitas lahan, peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul, regulasi yang mengatur kemitraan, peningkatan alokasi anggaran untuk pra/persiapan peremajaan dan peremajaan. Disamping itu juga diperlukan sosialisasi PSR secara masif dengan melibatkan stakeholder.

 

 

"Hari raya bagi bagi THR

THR untuk membeli ketupat

Melalui Kajian Akselerasi program PSR

Tingkatkan Daya Saing Kelapa Sawit Rakyat"